Fenomena Hukum dalam Aspek Ekonomi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum

A.  PENDAHULUAN

jual gandosSebagai makhluk sosial, manusia satu sama lain saling membutuhkan dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pemenuhan  kebutuhan  hidup  merupakan fungsi  dari  ekonomi. Ekonomi  sebagaimana  diartikan  dalam  kamus Umum Bahasa Indonesia yaiu  Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang  serta kekayaan  (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Juga dikatakan pemanfaatan uang, tenaga, waktu yang berharga.

Kebutuhan  hidup  dari waktu  kewaktu  semakin  berkembang  seiring  dengan perkembangan  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Sampai  pada  abad  ke  21 sekarang  ini  kita  saksikan  perkembangan  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi telah  mencapai  kemajuan  yang  sangat  jauh  sehingga  penduduk  bumi  yang  saling berjauhan mampu melakukan pertukaran kebutuhan dalam waktu yang sangat singkat dengan  jumlah  produk  yang  cukup  bahkan  dikatakan  berlimpah  sehingga  sulit dibedakan  antara  produk  sebagai  kebutuhan  dan  produk  sebagai  keinginan. Namun dari  sisi  lain,  terlihat  pula  bahwa  produk-produk  yang  dihasilkan  itu  tidak  semua manusia menikmatinya,  karena  secara  ekonomis  tidak  semua manusia  mempunyai kemampuan  (daya)  beli  untuk  mendapatkannya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pembangunan  sektor  ekonomi  agar  ketersediaan  produk/barang  seimbang  dengan daya beli masyarakat. Pembangunan merupakan proses, perbuatan, cara membangun. Jadi  pembangunan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  proses  dan  cara membangunan produksi,  distribusi,  dan  pemanfaatan  uang,  tenaga  dan  waktu  yang  berharga. Kemudian pertanyaan muncul, yaitu apakah  tujuan dari pembangunan ekonomi, dan bagaimana  kondisi  ekonomi  saat  ini  ?  Kedua  pertanyaan  itu  perlu  mendapatkan jawaban sebelum uraian-uraian lain dilakukan.

1.  Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan  ekonomi  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjamin ketersediaan  barang-barang  kebutuhan  baik  kuantitas  dan  tercapainya  daya  beli masyarakat  terhadap  barang-barang  yang  dibutuhkan,  Secara  teoritis,  tujuan  itu dijabarkan sebagai berikut :

  1. Memaksimalkan tenaga kerja dan output,
  2. Pertumbuhan ekonomi;
  3. Tingkat harga yang stabil;
  4. Satabilitas neraca pembayaran4

Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Ilmu  pengetahuan  terutama  berkaitan  dengan  pengetahuan  tentang  demografi  yang meliputi: usia,  pendapatan,  psikologis,  fisiologi,  jenis  kelamin,  gaya  hdup, pengetahuan  sosiologis,  antropologis  dan  geografis.  Sedangkan  tehnologi  terutama berkaitan  dengan  ketrampilan  tepat  guna,  alat  dan  cara..Pilihan  pertama  :  (a)  Pada umumnya fungsi  langsung dari penggunaan  tenaga kerja, sehingga dengan demikian memaksimalkan  output  cenderung  mendorong  tercapainya  tujuan  penggunaan kapasitas  penuh  (full  employment).  Kadang-kadang  terjadi,  penggunaan  kapasitas penuh  tidak  disertai  dengan  peningkatan  taraf  hidup  tenaga  kerja  sehingga  sangat memungkinkan  munculnya  peristiwa  hukum.  Pilihan  kedua  :  (b)  Sebagai  kunci sasaran di atas dierlukan karena minimal  tiga alasan yaitu (1) pertumbuhan populasi dan  besarnya  segmen  populasi  yang  memasuki  pasar  tenaga  kerja  sehingga pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  memungkinkan  bertambahnya  peluang  tenaga kerja;  (2) karena pertumbuhan dan keinginan yang  tak  terbatas maka perekonomian didorong  untuk  lebih  banyak  barang  dan  jasa;  (3)  usaha mempromosikan  keadilan ekonomi (economic equality) serta stabilitas melalui distribusi pendapatan akan dapat lebih diterima jika terjadi pertumbuhan ekonomi. Keadlan ekonomi bisa tidak terjadi karena  pemilik modal  cenderung  berpikir memperkaya  diri  sendiri  dan melupakan kemakmuran  sebagai  penengah.  Pilihan  ketiga  (c) Disebabkan  jika  terjadi  fluktuasi harga  yang  tinggi  maka  sudah  tentu  akan  mengakibatkan  resiko  ekspansi  modal sehingga  menurunkan  tingkat  envestasi  dunia  usaha.  Perencanaan  produksi  pada   umumnya merupakan  faktor  dari  harga  bahan  baku.  Kontrak  tenaga  kerja,  tingkat bunga  ekspektasi  (harapan)  yang  diambil  serta  perjanjian  dasar  yang  dilakukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh cepatnya perubahan harga. Hal ini akan melibatkan  hukum  untuk  menengahi  apabila  terjadi  konflik  dari  dua  pihak  yang bertransaksi. Pilihan keempat (d) Dianggap penting berkenaan dengan hubungan luar negeri dan cadangan devisa.

2.  Kondisi Ekonomi Saat Ini di Masyarakat

Manusia  pada  abad  ke  21  sudah  mencapai  puncak  peradaban  dimana kebutuhan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, melainkan sudah sampai kepada pelayanan  kesenangan  yang  berkwalitas. Hal  itu  dapat  dilihat  pada  berbagai  sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan. Produk-produk pertanian tidak  sekedar mengejar  target  jumlah,  akan  tetapi  juga  telah memikirkan  agar  para konsumen  puas  ketika mengkonsumsinya.  Tingkatan  kualita  dan  harga  setiap mata produk  pun  bervariasi  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing  konsumen  untuk memperolehnya. Hal  ini  juga berlaku pada  sektor  industri perdagangan.  Jadi,  secara umum kondisi ekonomi saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat jauh walaupun kemungkinan untuk lebih maju masih sangat terbuka.

B.  MANUSIA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Ketertiban manusia sebagai agen dalam pembangunan ekonomi memerlukan ilmu  pengetahuan  dan  ketrampilan  agar  dapat mengisi  posisi  sebagai  produsen  dan distributor dalam memanfaatkan uang, tenaga dan waktu yang berharga secara efektif.

Produsen  adalah  orang  atau  badan  yang  kegiatan  usahanya  menghasilkan barang-barang  modal  maupun  barang-barang  konsumsi.  Dalam  melaksanakan  usahanya  itu,  manusia  sebagai  produsen  mempertimbangkan  masalah  kuantitas,  kualitas dan efesiensi.

Masalah kuantitas sangat penting dalam mengatasi masalah kelangkaan agar terpenuhi  jumlah  yang  diminta  atau  dibutuhkan  oleh masyarakat. Masalah  kualitas berkaitan  dengan  tingkat  baik-buruk  atau  kadar  barang  yang  dibuat  oleh  produsen. Apabila masalah kuantitas dan kualitas  tidak dikelola  sebagaimana  yang disepakati, maka dapat menimbulkan masalah hukum. Sementara efisiensi merupakan ketepatan cara  clan  usaha dalam memproduksi barang dengan  tidak membuang-buang waktu, tenaga  dan  biaya  yang  tidak  semestinya  sehingga  barang  yang  dihasilkan  itu  dapat diperoleh masyarakat dengan harga wajar.

Distributor  yaitu  orang  atau  badan  yang  kegiatan  usahanya  menyalurkan barang  dari  produsen  ke  konsumen.  Dalam  melaksanakan  usahanya,    distributor mempertimbangkan masalah alokasi yang tepat, keseimbangan antara penawaran dan permintaan,  dan  penyediaan  variasi  barang  pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan.

Dalam    menjalankan  usahanya,  distributor  juga  terkait  dengan  masalah  kuantitas, kualitas dan efisiensi sebagai produser. Begitu pula mengenai masalah kuantitas dan kualitas  apabila  tidak  sesuai  dengan  yang  disepakati  maka  menimbulkan  masalah hukum. Distributor mempertimbangkan masalah  alokasi  yang  tepat  yaitu  penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu wilayah pemasaran.

C.  HUKUM  SEBAGAI  AGEN  PENGENDALIAN  SOSIAL  YANG  HIDUP DAN BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT

Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  agen  pembangunan  ekonomi, manusia  bisa  alpa  dari masalah  etika,  dan  kejujuran  sehingga  diperlukan  perangkat tertentu  untuk  mencegah  kemungkinan  kealpaan  tersebut.  Dalam  tulisan  ini, perangkat  yang  dipandang  efektif  yaitu  hukum.  Sebelum  diuraikan  hukum  sebagai agen pengendali, terlebih dahulu dipahami arti pengendali dan hukum.

Secara  harfiah  pengendali  yaitu  orang  atau  badan  yang  melakukan pengendalian.  Pengendalian  adalah  proses  atau  cara  mengendalikan  atau  cara melakukan pengawasan atas kemajuan atau  tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran  secara  teratur  serta  menyesuaikan  usaha  atau  kegiatan  dengan  hasil pengawasan.

Jadi,  agen  pengendalian  dapat  dikatakan  sebagai  badan  yang memperoleh  kepercayaan  untuk  melakukan  pengendalian  atau  pengawasan  atas kemajuan dan  atau membandingkan  secara  teratur  antara hasil  yang dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya  tentang hukum. Ternyata para pakar dibidang  ilmu hukum pun belum mempunyai kesepakatan mengenai  rumusan pengertian hukum. Kesulitan  ini telah diketahui oleh Immanuel Kant sekitar 150 tahun lalu yang terjemahannya ”tidak seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi  tentang hukum”. Hukum  itu banyak seginya,  sangat  luas  ruang  lingkupnya,  jadi  tidak  mungkinlah  untuk dirumuskan dalam  suatu  definisi  yang  hanya  terdiri  beberapa  kalimat  saja.

Lord Lloyd of Hampstead dan Apeldoorn tampaknya sepakat dengan Kant. Lord Lloyd of Hampstead  menyatakan  Tidak  berhasilnya  definisi-definisi  hukum  yang  banyak dibuat oleh para ahli hukumuntuk dapat diterima secara universal, karena  tidak atau kurang  dipahaminya  hakikat  serta  apa  yang  menjadi  ruang  lingkup  definisi. Sementara Apeldoorn mengatakan bahwa definisi itu sering menyamaratakan. Penulis lainnya  yaitu  Gustav  Radbruch, Walter  Burckhard,  Lemaire  dan  lain-lainnya pun berpendapat bahwa suatu  rumusan  tentang hokum yang dapat mencakup segala segi dari  hokum  yang  luas  itu memang  tidak mungkin  dibuat.  Sebab  suatu  definisi  itu tentunya memerlukan berbagai persyaratan seperti  jumlah kata yang digunakan yang sedapat mungkin  tidak  terlalu  banyak, mudah  dipahami,  pokoknya  pendek,  singkat dan  jelas.  Hukum  yang  banyak  seginya  tidak mungkin  dituangkan  hanya  kedalam beberapa  kalimat  saja.  Sejalan  dengan  uraian  di  atas,  Rasjidi  Oesman  mengutip

Ulpian  yang mengemukakan  definisi  tentang  keadilan  dan  relevan  dengan masalah hukum yang  terjemahan  Indonesianya adalah ”Hiduplah  terhormat  jangan menyakiti orang  yang  berada  disebelah  kamu”.  Definisi  itu  mengandung  tiga  unsur  yaitu kemuliaan,  kewaspadaan  atas  tindakan-tindakan  kejahatan  dan  liar,  dan  saling menjaga hak.

Berdasarkan  pengertian-pengertian  di  atas,  hukum  dapat  dikatakan sebagai  ’konsesus’  yang  diterima  bersama  sebagai  aturan  yang  wajib  ditaati  dan didukung oleh suatu kekuasaan dalam mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan agar selalu berada  pada  kondisi  kesusilaan  dalam  mewujudkan  keserasian,  keselarasan  dan keseimbangan  dalam  lingkungan  hidupnya.  Kalimat  tersebut  bukanlah  upaya mendefinisikan apa hukum itu, melainkan kesimpulan yang dibuat berkenaan dengan pendapat-pendapat yang penulis baca. Didasari bahwa  tulisan-tulisan  tentang hukum yang penulis baca masih sangat terbatas baik dalam jumlah maupun waktu.

Hukum bagi dunia kemanusiaan adalah  sebagai pembimbing menuju kepada terciptanya  ketertiban.  Ketertiban  dapat  diwujudkan  apabila  manusia  mematuhi standar  moral,  etika,  clan  aturan  dalam  berhubungan  dengan  lingkungannya  clan antara manusia dan manusia. Esensialitas hukum pengendalian diri, peraturan hidup yang  terpatok  pada  hak  dan  kewajuban  yang  dikuatkan  oleh  masyarakat.  Hukum berupaya untuk memberi nilai bagi kehidupan sosial masyarakat.

Nilai yang harus diserasikan dibidang hukum yaitu nilai kebenaran dan nilai keindahan. Secara  logis,  setiap  sikap dan perilaku harus  selalu berada dalam batas-batas  yang dinali benar menurut hukum. Namun nilai-nilai kebenaran  itu  tidak  asal benar,  akan  tetapi  nilai  kebenaran  perlu  di  kemas  dengan  nilai-nilai  keindahan (estetika)  sehinga  setiap  pribadi  secara  sadar  atau  atas  kemauan  sendiri  mau melakukan hal-hal yang mempunyai nilai kebenaran.

Bagi  dunia  usaha  yang  berfungsi  sebagai  agen  pembangunan  ekonomi, terdapat  perangkat  hukum  yang mengaturnya,  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum dagang dan Kitab Undang-undang Kepailitan.

Pasal  6

Setiap  orang  yang  menyelenggarakan  suatu  perusahaan,  iapun tentang  kekayaannya  dan  tentang  segala  sesuatu  berkenaan  dengan  perusahaan  itu diwajibkan,  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan  membuat  catatan-catatan  dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak  dan  kewajibannya.  Ia  diwajibkan  pula  dari  tahun  ketahun  dalam  waktu  enam bulan  yang pertama dari  tiap-tiap  tahunnya, membuat dan menanda  tangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Iapun disuruh menyimpan selama tigapuluh tahun, akan segala surat-surat dan buku-buku  yang  bersangkutan,  dalam  mana  menurut  ayat  ke  (1)  catatan-catatan  tadi dibuatnya  beserta  neracanya,  dan  selama  sepuluh  tahun  akan  surat-surat  dan  surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimnya.

Pasal  7.

Hakim  bebas  untuk  kepentingan  masing-masing  akan  memberi kekuatan  bukti  sedemikian  rupa  kepada  pemegangan  buku  setiap  pengusaha, sebagaimana  menurut  pendapatnya  dalam  tiap-tiap  kejadian  khusus  harus diberikannya.  Dengan  adanya  Pasal  6,  dan  Pasal  7  KUHD  dan  Undang-undang Kepailitan di atas, maka hukum dapat berfungsi sebagai Agen Pengendalian diri, dan aturan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s