Ekonomi Kerakyatan yang Terlupakan: Mengenang Alm. Prof. Mubyarto

mubyartoIsu ekonomi kerakyatan telah lama tidak terdengar terutama sejak penggagasnya, Prof. Mubyarto pergi ke haribaan Ilahi. Namun bukannya ide ini tidak pernah menggema selama Orde Reformasi. Bahkan pada masa permulaan Orde Reformasi, ide ekonomi kerakyataan mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk beberapa kalangan elit politik, ekonom, dan akademisi. Ide ini sebenarnya telah menyadarkan banyak pihak betapa sistem ekonomi Indonesia yang selama ini dijalankan Orde Baru telah berpihak kepada kalangan konglomerat ketimbang perekonomian rakyat.

Sayangnya, setelah 13 tahun berlalu. Ekonomi Indonesia belum juga berpihak kepada rakyat jelata. Bahkan masyarakat miskin masih saja terlihat dimana-mana, terlepas dari klaim pemerintah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Perekonomian Indonesia lebih banyak didorong oleh faktor konsumsi daripada produksi. Indonesia masih saja mengejar pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang melulu diukur dari PDB, sesungguhnya tidak banyak berimbas pada kehidupan rakyat banyak. Indonesia lebih banyak diuntungkan oleh sektor pertambangan yang lebih banyak dikuasai oleh perusahaan asing.

Rezim SBY-Boediono lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Pemerintahaan ini sesungguhnya masih menggunakan paradigma ekonomi a la Orde Baru. Indonesia masih dilanda kemiskinan yang cukup akut. Di beberapa daerah konflik sosial yang didasari oleh faktor-faktor ekonomi terus terjadi, seperti konflik pertambangan, konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan rakyat setempat. Konflik-konflik ini menandakan ada yang tidak beres dengan kebijakan ekonomi politik rezim SBY-Boediono. Sementara itu, pemerintah mengimpor beras dari leuar negeri sementara di beberapa daerah justru terjadi surplus produksi padi. Apa yang salah?

Sesungguhnya pemikiran Prof. Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan masih relevan hingga saat ini. Inti dari ekonomi kerakyatan adalah pemerintah harus berpihak kepada sektor riil daripada kegiatan ekonomi berskala besar. Selama ini pemerintah baik Orde Baru maupun rezim SBY-Boediono lebih banyak berpihak kepada pengusaha besar. Rezim SBY-Boediono kurang memperhatikan perekonomian rakyat. Ekonomi rakyat justru digencet dengan peraturan birokratis yang mengkerangkeng kebebasan untuk menjalankan usaha. Memang tidak semua tindakan rezim SBY-Boediono tidak pro-rakyat. Akan tetapi rezim SBY-Boediono lebih banyak korporasi besar daripada ,emajukan perekonomian domestik.

Rezim SBY-Boediono telah berhasil mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi internasional yang didominasi kelompok kapitalis-liberal. Ekonomi Indonesia telah terintegrasi dalam ekonomi dunia. Tetapi pilihan ini telah dilakukan sejak masa Orde Baru. Rezim SBY-Boediono hanya melanjutkannya saja dan menjadikannya lebih masif. Justru di sini letak kekeliruan rezim SBY-Boediono, kapitalisme internasional ternyata sangat jahat dan tidak mengenal perikemanusiaan. Dalam globalisasi keuangan internasional, sistem ekonomi Indonesia akhirnya akan sangat tergantung pada spekulan asing.

Ekonomi Indonesia bergerak mengikuti pergerakan saham dan harga komoditas tertentu di pasar dunia. Harga BBM misalnya sangat ditentukan oleh fluktuasi harga minyak di dunia internasional. Dan ini hanya menguntungkan negara-negara dan pihak-pihak tertentu saja. Ini berkaitan dengan struktur ekonomi Indonesia yang terjalin erat dengan struktur ekonomi dunia. Dan struktur ekonomi dunia sangat ditentukan oleh negara-negara maju yang memegang kendali terhadap organisasi-organisasi ekonomi dunia seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Ketiga organisasi bisa dikatakan kartel organisasi ekonomi dunia. Keberadaan ketiga organisasi ini sangat menentukan liberalisasi perdagangan di dunia. Dan ketiga organisasi dunia sangat berkepentingan terhadap liberalisasi perdagangan di pelbagai region dan negara di seluruh dunia.

Padahal dalam liberalisasi perdagangan terdapat kepentingan negara-negara maju. Sistem yang berlaku di organisasi-organisasi ekonomi dunia ini tidaklah bisa dikatakan adil. Banyak hal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu di dunia. Saat ini gagasan ekonomi kerakyatan yang dipopulerkan oleh Prof. Mubyarto nyaris tidak mendapatkan gaungnya sama sekali.

Dari Ekonomi menuju Sosionomi

Prof. Mubyarto mengkritik sistem kapitalisme global yang menurutnya merupakan bentuk penjajahan baru. Dengan jelas tanpa tedheng aling-aling, ia mengatakan bahwa rancangan pembangunan Indonesia telah salah-arah dan salah-kaprah. Pembangunan hanya diartikan sebagai pembangunan ekonomi semata, tidak menyangkut hal-hal yang lain. Padahal menurut Mubyarto, ilmu ekonomi yang selama ini diajarkan oleh universitas-universitas di Indonesia memiliki paradigma neoklasik yang mengajarkan orientasi mendapat profit semata.

Ekonomi kapitalis yang diajarkan di kampus-kampus negeri dan swasta tersebut mengajarkan manusia untuk rakus dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia tidak dididik untuk menjadi manusia seutuhnua melainkan sebagai homo economicus. atau manusia ekonomi. Sistem pendidikan ini melahirkan generasi yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri bukan kepada kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu Prof. Mubyarto mengusulkan mengganti istilah” ekonomi” menjadi “sosionomi”. Jika pada istilah ekonomi masih mengandung unsur keserakahan dan egoisme, maka pada istilah sosionomi manusia dididik untuk peduli kepada sesama.

Pemikiran beliau tentang pengaturan urusan tangga bersama menuju kehidupan yang lebih baik inilah yang mendasari perlunya ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila atau bisa juga disebut ekonomi kerakyatan mengacu pada aktivitas riil masyarakat, bukan pergeseran angka dan data di lantai bursa. Menurut Prof. Mubyarto, sektor riil ini yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di saat krisis moneter 1998. Dan hal ini jangan diremehkan. Jika kita beralih ke Indonesia Timur, krisis ekonomi 1998 hanya memberi efek sangat kecil. Para petani coklat, lada, dan rempah-rempah menikmati keuntungan yang luar biasa akibat fluktuasi harga komoditas pertanian di bursa internasional.

Kesalahan pemerintahan Orde Baru, menurut Prof, Mubyarto terletak pada manajemen pembangunannya. Pemerintah Orba menekankan pada industri berat berteknologi tinggi, ketimbang memusatkan pada produktivitas pertanian. Pada masa itu ramai diberitakan di koran-koran mengenai “pertarungan antara para teknokrat dengan mafia berkeley.” Mubyarto menciptakan mazhab sendiri yang sangat dekat dengan ekonomi kerakyatan. Kemungkinan besar ia mengambilnya dari istilah ekonomi rakyat yang pernah dikatakan Bung Hatta.

Globalisasi menurut Prof Mubyarto hanyalah kedok untuk menjalankan imperialisme gaya baru. Sebagai contoh di era pasar bebas, harga komoditas pertanian Indonesia terutama yang berpusat di Pulau Jawa jatuh dan kalah bersaing dengan komoditas impor. Ketidakberesan distribusi komoditas impor juga tidak kalah penting.

Menurut Prof. Mubyarto, kita sebagai sebuah bangsa yang besar lebih mempercayai pakar-pakar asing ketimbang bangsa kita sendiri. Sementara kita tidak mengetahui apa motif di balik pakar-pakar itu. Mubyarto mengatakan perlunya ilmu-ilmu sosial lainnya untuk menganalisis fenomena kemiskinan dan keterbelakangan di negeri ini.

Sebelum Mubyarto memperkenalkan istilah ekonomi Pancasila, almarhum Soedjatmoko pernah menulis sebuah makalah “Pembangunan Ekonomi sebagai Sebuah Problem Kebudayaan”. Dalam makalahnya itu, Soedjatmoko juga menyatakan bahwa pembangunan harus dilihat secara holistik. Masalah ekonomi juga masalah budaya. Jadi diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memahami kemiskinan dan keterbelakangan di berbagai etnik dan suku bangsa di Indonesia. Jadi bukan hanya satu pendekatan saja.

Sayangnya kritik Soedjatmoko dan Mubyarto tidak pernah bergema di kepala almarhum presiden Soeharto. Sang presiden yang dibantu kaum teknokrat pimpinan B.J Habibie dan mafia berkeley yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro lebih tertarik untuk melakukan pembangunan ekonomi. Para teknokrat di bawah B.J Habibie lebih menyukai pembangunan yang melompat jauh dengan berbasiskan teknologi tinggi. Sedangkan kubu Mafia Berkeley menyukai pembangunan ekonomi berbasis investasi asing. Tinggallah prof. Mubyarto yang kesepian dengan mengusung ekonomi Pancasila.

Gagasan Prof. Mubyarto mungkin terasa agak berlebihan di era liberasi perdagangan ini. Akan tetapi yang menarik dari gagasan Prof Mubyarto ini adalah kita harus selalu waspada terhadap gagasan dari pihak asing yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia. Ekonomi hanyalah salah-satu subsistem dari kebudayaan. Ekonomi dan kebudayaan tidak bisa terpisah.

Gagasan ekonomi kerakyatan Prof. Mubyarto ini disebut juga sebagai ekonomi pancasila. Bersama Prof.Boediono, ia sempat menggaungkan gagasan ekonomi Pancasila ke berbagai pihak. Namun hal itu tidak sempat bergema di era SBY-Boediono ini. Pertumbuhan mengalami kenaikan namun sisi pembangunan lain terabaikan.

Epilog

Untuk menghidupkan ekonomi Pancasila sekarang ini dibutuhkan cara pandang baru dalam memandang aktivitas perekonomian. Ekonomi adalah pengaturan sumber daya secara bersama untuk kemaslahatan bersama. EKonomi Pancasila yang digagas oleh Prof. Mubyarto merupakan salah-satu paradigma alternatif dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

Prof. Mubyarto memang telah tiada. Namun semangatnya tetap hidup di antara kita. Prof.Mubyarto mengatakan sebagai bangsa kita telah melakukan dosa kolektif. Elit-elit politik, ekonomi, bisnis, akademisi, dan birokrat kita terlalu berpihak kepada pihak asing ketimbang menggunakan akal pikirannya sendiri.

Pembangunan seyogianya bukan hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi mencakup pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pemikiran alm. Soedjatmoko amat relevan untuk menyingkap tabir permasalahan kebangsaan kita hari ini. Wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s